PENDAPATAN NASIONAL (NATIONAL INCOME)

PENDAPATAN NASIONAL (NASIONAL INCOME)
DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA

PENDAHULUAN

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh Rumah Tangga Keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama satu tahun.

Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi Negara industry, pertanian, atau Negara jasa. Contohnya, berdasarkan pehitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya.

Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.

PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Namun masalah besar yang dihadapi negara berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan.

Apabila dihitung pendapatan per-tahun, di daerah DKI Jakarta sudah terhitung kedalam kategori pendapatan daerah yang maju. Namun, bagaimana dengan dareh lain ? Sangat jauh dibawah standar. Hal ini menunjukkan lemahnya Job Distribution di dalam Indonesia. Lapangan pekerjaan banyak tersedia di DKI Jakarta, sehingga banyak masyarakat luar daerah yang berbondong – bonding pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Hal ini menimbulkan tidak meratanya persebaran penduduk di Indonesia dan tingkat kriminalitas di daerah Ibu Kota juga meningkat karena tingginya angka presentase pengangguran.

Kebijakan fiskal dalam perekonomian dituangkan dalam bentuk pos-pos yang tercantum pada dua sisi yaitu penerimaan dan belanja pemerintah. Fungsi fiskal meliputi tiga aspek penting yang mencerminkan peran pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Romer (1996), secara simultan fungsi fiskal bertujuan untuk menciptakan kondisi makro ekonomi secara kondusif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan tenaga kerja yang sekaligus menekan jumlah pengangguran, pengendalian tingkat inflasi, dan mendorong distribusi pendapatan yang semakin merata

Sama halnya dengan negara lain, Indonesia yang berpenduduk sangat banyak tetapi berpenghasilan sedikit mempunyai masalah pendapatan nasional. Hal tersebut dikarenakan tidak meratanya angka distribusi pendapatan yang mampu menaikkan jumlah GNP ataupun GDP.

Menurut A. Kholil Ashari sebagai tokoh pemikir perekonomian Indonesia dalam jurnalnya tentang ‘distribusi pendapatan nasional’’, diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2011 secara umum yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang sedang terjadi di negara-negara sedang berkembang di dunia antara lain:

a)    Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.

b)   Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan     pertambahan produksi barang-barang.

c)    Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

d)   Investasi ditanamkam pada proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan dari dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.

e)   Rendahnya mobilitas sosial.

f)    Pelaksanaan kebijaksanaan industri subsitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.

g)   Memburuknya nilai tukar (terms of trade)  bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidak elatisitasan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.

h)   Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga.

Berdasarkan pengalaman yang lalu, pemerintah membuat kebijakan yang mendorong angka kemiskinan menyusut secara cepat dan menurunkan tingkat ketimpangan distibusi pendapatan nasional yaitu :

1.     Pembangunan sektor pertanian, karena sebagian besar penduduk Indonesia masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian bisa meliputi penggunaan teknologi yang lebih berkualitas guna meningkatkan produk atau output yang dihasilkan ataupun bisa dengan cara pelatihan dan pemberian pengetahuan tentang pertanian kepada para petani mengingat masih minimnya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh para petani.

2.    Investasi pemerintah di sektor peningkatan sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan, karena apabila para penduduk Indonesia mempunyai kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka pertumbuhan ekonomipun akan bisa lebih dimaksimalkan.

3.    Pembangunan untuk pertumbuhan sektor industri yang bisa menyerap banyak tenaga kerja yang ada di Indonesia yang berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia.

4.    Membangun sesuai dengan dimensi kemiskinan yang berbeda di setiap daerah, hal ini dilakukan agar terjadi keseimbangan pembangunan antar daerah, tidak hanya beberapa daerah yang mengalami kemajuan pesat dan berkembang, namun daerah-daerah lainpun bisa ikut berkembang yang menjadikan pendapatan daerah tersebut naik sekaligus kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya.

5.    Mendorong peran mekanisme pasar dan integrasi pasar domestik dan internasional, hal ini dilakukan agar bisa lebih memaksimalkan potensi dari pasar domestik terhadap pasar internasional yang bisa meningkatkan output atau ekspor suatu komoditi.

6.    Memperkuat empowerment dari sisi permintaan untuk meningkatkan artisipasi kelompok miskin dalam hal pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan sanitasi, dan sarana infrastruktur lainnya mengingat hal ini menjadi salah satu faktor utama dalam kelangsungan proses produksi.

7.    Meningkatkan dan memperbaiki efektivitas desentralisasi karena sampai saat ini kebijakan sistem desentralisasi atau otonomi daerah belum mencapai hasil yang maksimal dan belum bisa dikatakan sesuai yang diharapkan. Padahal tujuan awal dari otonomi daerah adalah supaya setiap daerah lebih bebas dalam mengatur pemerintahan daerah itu sendiri baik dalam sektor ekonomi maupun lainnya agar tiap antar daerah bisa memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Hal tersebut membuahkan hasil dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di-Indonesia. Seperti yang disajikan oleh tim dosen yg terdiri dari Dewi ernita, SE, ME dan Prof. Dr. Syamsuk Amar B, MS , serta Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak , dalam jurnalnya tentang ‘Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia, yang diterbitkan pada tahun 2013 diketahui bahwa selama periode tahun 2000–2010 tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,35%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini diduga diakibatkan oleh pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 4,58%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diduga dikarenakan oleh turunnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2010 kondisi perkembangan ekonomi Indonesia berada di atas rata-rata. Kondisi ini menggambarkan bahwa periode tersebut persentase perkembangan ekonomi Indonesia membaik.

Konsumsi terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu 3,2%. Masalah ekonomi yang berdampak pada perekonomian Indonesia membuat perkembangan pendapatan masyarakat menurun yang akhirnya membuat daya beli masyarakat juga menurun. Namun perkembangan konsumsi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 5,3%. Kondisi ini menunjukkan keadaan perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan, sehingga daya beli masyarakat meningkat.

Perkembangan investasi mengalami nilai terendah pada tahun 2003 yaitu mencapai 0,60%. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya tingkat suku bunga Indonesia, serta belum begitu membaiknya perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi Indonesia tahun 1997/1998 yang mengakibatkan minat investor berinvestasi rendah pada tahun 2003.

Menurut Sadono Sukirno, secara statistik, investasi atau penanaman modal dapat digolongkan menjadi 3 komponen yaitu :

(1) Investasi tetap pengusaha yang terdiri dari pengeluaran perusahaan untuk

mesin-mesin, perlengkapan, bangunan dan lain-lain yang bersifat tahan lama;

(2) Investasi untuk perumahan khususnya rumah tempat tinggal;

(3) Investasi yang berupa penambahan persediaan (inventory).

Perkembangan pengeluaran pemerintah terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,3%. Namun perkembangan pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 15,7%. Kemungkinan kondisi ini disebabkan oleh meningkatkan perekonomian Indonesia. Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Sedangkan perkembangan net ekspor Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu naik sebesar 47,5% dari tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang meningkat sehingga meningkatkan daya beli terhadap produk domestik Indonesia.

Peran aktif pihak swasta juga sangat membantu dalam hal tersebut. Beberapa cara yang dilakukan oleh pihak swasta dalam membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan GNP adalah :

1.  Menjamin Penyediaan Barang dan Jasa Untuk Masyarakat

2.  Menyediakan Lapangan Pekerjaan Sebagai Sumber Nafkah

Menurut Achma Hendra Setiawan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi UNNES dalam jurnalnya tentang ‘analisis penyerapan tenaga kerja pada sector Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ’ yang terbit perdana pada bulan September 2008, jumlah unit usaha, nilai investasi, nilai output dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Jumlah unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap terhadap jumlah tenaga kerja, sedangkan nilai output tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja.

Tidak mau kalah dengan swasta, pemerintah juga membuat beberapa program bantuan yang dikhususkan untuk masyarakat dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan nasional. Program tersebut adalah :

1.     Pajak Pendapatan Progresif

Pajak pendapatan progresif diterapkan pada masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dan nilai lebih tinggi. Biasanya pendapatan marginal dipajaki pada nilai yang secara marginal lebih tinggi (Gorman, 2009:193).

2.    Program Bantuan Publik

Kebijakan lain yang bisa diambil oleh pemerintah adalah dengan pemberian bantuan publik baik berupa bantuan tunai langsung ataupun berupa subsidi untuk berbagai komoditi pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan seperti ini bisa diambil guna membantu rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka tetap bisa menikmati dan memperoleh barang dan jasa kebutuhan mereka.

3.    Program Pengembangan Ekonomi

Program pengembangan ekonomi ini bisa berupa pengembangan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau UKM agar UKM tetap bisa bertahan dengan persaingan perusahaan-perusahaan dengan modal besar yang cenderung mendominasi pangsa pasar yang ada. Program pengembangan ekonomi ini bisa berupa pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat) ataupun pemberian kredit lunak untuk masyarakat yang ingin membuka usaha serta adanya bantuan pembinaan dan jaminan dari pemerintah baik secara teknis maupun pelayanan dalam mengembangkan usahanya.

4.    Mengelola Perekonomian

Kebijakan mengelola perekonomian ini salah satunya bisa berupa intervensi pemerintah, peran pemerintah sebagai fasilitator untuk masyarakat dan UKM serta sebagai regulator untuk perusahaan besar menjadi sangat penting karena hal ini akan menciptakan keseimbangan antara kedua belah pihak. Penetapan pajak bagi perusahan besar dan individu yang mempunyai disiplin kerja yang tinggi juga berpengaruh terhadap distribusi pendapatan nasional secara merata.

Konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, secara parsial konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya, apabila terjadi peningkatan terhadap konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor maka pertumbuhan juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya jika terjadi penurunan terhadap konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan mengalami penurunan.

Hal ini bisa digambarkan dengan bentuk persamaan :

Y = C + I + G + (X-M)           dimana :       Y        =        Pendapatan Nasional

                                                                   C        =        Konsumsi

                                                                   I        =        Investasi

                                                                   G       =        Pengeluaran Pemerintah

                                                                   X       =        Eksport

                                                                   M       =        Import

          Menurut Hendrin H. Sawitri, seorang mahasiswa di Universitas Terbuka pada jurnalnya tentang ‘Dampak Defisit Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” yang diterbitkan pada bulan maret tahun 2006, Gambaran mengenai efek kebijakan fiskal terhadap perekonomian dapat dilihat pada tiga bentuk analisis sebagai berikut :

(1) menaikkan pengeluaran pemerintah (G) untuk membangun infrastruktur,

(2) menambah subsidi dan pembayaran transfer, dan

(3) mengurangi pajak pendapatan (T).

Perubahan ini bisa mendorong pertumbuhan Pendapatan Nasional secara ekspansif, misalnya efek transfer dan penurunan pajak akan menambah konsumsi sehingga pendapatan nasional meningkat.

         

KESIMPULAN

Setelah mempelajari dan memahami ketiga jurnal tersebut, kami dapat menarik kesimpulan bahwa sumber masalah dari Pendapatan Nasional di Indonesia adalah pendapatan di tiap daerah yang tidak merata dikarenakan lapangan pekerjaan yang tidak memadai atau Job Distribution di tiap daerah berbeda beda. Dengan adanya hal ini, maka terjadi ketidakseimbangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia.

Solusinya adalah mendistribusikan pendapatan dengan cara kerja-sama antara perusahaan swasta dengan UKM atau masyarakat dimana perusahaan besar sebagai penyedia modal dan pengelola, sedangkan UKM dan masyarakat berperan sebagai mitra usaha atau pelaku usaha dalam lingkungan pengelolaan perusahaan besar. Pemerintah berfungsi sebagai pengawas sekaligus regulator. Selain itu pemerintah juga bisa membuat kebijakan bagi perusahaan besar yang akan ekspansi usahanya untuk mengikutsertakan masyarakat sebagai bagian perusahaan, baik sebagai tenaga kerja atau penyedia bahan baku, hal ini bisa melalui pelatihan dan pengetahuan sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru yang bisa mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang akan diikuti oleh naiknya pendapatan nasional.